PBB Bukan Penentu Papua Merdeka, Papua Merdeka Ada di Tangan Rakyat Papua Sendiri 

    PBB Bukan Penentu Papua Merdeka, Papua Merdeka Ada di Tangan Rakyat Papua Sendiri 
    Foto Istimewa, Massa Aksi penolakan pemekaran DOB dan Otsus Jilid II di Dogiyai Papua sedang menuju ke Kantor DPRD Dogiyai

    Oleh: Ones Nesta Suhuniap 

    Jubir Nasional KNPB

    HUMAS.CO.ID
    market.biz.id HUMAS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sarang penyamun imperalis global harus bertanggung jawab terhadap kejahatan kemanusiaan di Papua. 

    PBB aktor dibalik gagalnya proses dekolonisasi Bangsa Papua dan menjerahkan Bangsa Papua kepada kolonial Indonesia mengakibatkan nasib bangsa Papua terancam punah. 

    Latte espresso steamed milk
    market.biz.id Latte espresso steamed milk
    20% Rp 4.000
    Beli sekarang!

    PBB mementingkan kepentingan ekonomi imperalis oligarki global telah mengorbankan orang dan nasib bangsa Papua tidak sesuai mandat dan resolusi PBB tentang dekolonisasi. 

    Proses dekolonisasi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dikorbankan oleh PBB Amerika Serikat Indonesia.

    HUMAS.TV
    market.biz.id HUMAS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Aneksasi 1 Mei 1963 Penyerahan administrasi oleh UNTEA (PBB) itu mengorbankan nasib orang Papua sampai hari ini.

    PBB sendiri tidak bertanggung jawab terhadap kesepakatan internasional yaitu Perjanjian New York agreement 15 agustus 1962.

    Persetujuan New York adalah hukum yang mengikat ditandatangani oleh Amerika Serikat Indonesia dan PBB sendiri di markas PBB New York Amerika.

    UN telah menghianati amanatnya sendiri tetang proses dekolonisasi West Papua berdasarkan Perjanjian cambera 1947.

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    PBB tidak melaksanakan amanat atau mandat sebagai tanggung jawabnya berdasarkan Piagam PBB pasal 73, tentang dekolonisasi.

    piagam PBB pasal 75-85 tentang dewan perwalian dan resolusi 1514 tahun 1960 tentang hak untuk menentukan nasib dan pemerintahan sendiri wilayah wilayah jajahan negara negara anggota PBB. 

    Nasib masa depan bangsa Papua (proses dekolonisasi) yang digagalkan oleh PBB untuk kepentingan ekonomi imperalis. 

    Oleh karena itu PBB harus bertanggung jawab terhadap nasib bangsa Papua dikorbankan. 

    Kami juga ingin menyampaikan kepada rakyat Papua agar tidak mudah percaya kepada negara imperalis Eropa Barat dan PBB yang hanya mengurus kepentingan mereka. 

    MAGZ.CO.ID
    market.biz.id MAGZ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    PBB tidak harus datang membantu kita tetapi kita yang mengundang PBB datang ke papua dan bertanggung jawab atas kesalahan. 

    PBB datang ke papua harus ada sebab dan ada akibat dalam negeri revolusi. 

    Krisis kemanusiaan, krisis pemerintahan dan krisis ekonomi berdampak pada genosida di West Papua menjadi kuncinya.

    Rakyat Papua Barat tidak harus berharap PBB dan terus mengemis di New York atau di Siwis Jenewa tetapi kondisi West Papua mendesak dan buat laporan pelanggaran HAM maupun ekosop di West Papua mengundang dewan HAM PBB ke Papua bukan bikin Panitia. 

    Ingat saat ini abad ke 21 negara negara di dunia berperang karena politik ekonomi. Sementara kami masih berjuang politik ideologi untuk bebas dari kolonialisme Indonesia dan cengkraman imperalis oligarki global. 

    Jangan pernah berharap kepada Amerika, Inggris dan sekutuhnya di Uni Eropa. Mereka saat ini sedang berusaha rebut West Papua, menghancurkan Papua degan eksploitasi sumber alam di Papua. 

    Apa lagi PBB sarang penyamun imperalis selalu meloloskan kepentingan Eropa Barat.

    Rakyat Papua Sorong sampai Merauke sadar berjuang melawan kolonial Indonesia berwatak kapital dan Amerika Serikat PBB sedang korbankan kami Bangsa Papua. 

    Revolusi harus dalam negeri terjah, rakyat harus menjadi Pelopor dan subjek pejuangan pembebasan Nasional Papua Barat. 

    Kedaulatan politik ada di tangan rakyat Papua, rakyat punya hak untuk mencari dan menentukan sikap politik termasuk mendirikan lembaga politik sebagai alat perjuangan.

    Rakyat harus punya kendran politik, demokrasi dan simbol persatuan serta kepemimpinan politik di negeri revolusi. 

    Hidup rakyat tertidas " Salam Pemberontakan. 

    Papua Merdeka PBB Rakyat Papua
    Aleks Waine

    Aleks Waine

    Artikel Sebelumnya

    Jaga Tanah dari Dampak Pemekaran

    Artikel Berikutnya

    Media Online Nabire.net Menuai Sorotan dari...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Suferi verified

    Agung widodo

    Agung widodo verified

    Postingan Bulan ini: 1

    Postingan Tahun ini: 127

    Registered: Apr 8, 2021

    Aleks Waine

    Aleks Waine verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 44

    Registered: Dec 8, 2021

    Syafrianto.

    Syafrianto. verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 5

    Registered: Sep 5, 2021

    Indra Gunawan

    Indra Gunawan verified

    Postingan Bulan ini: 0

    Postingan Tahun ini: 66

    Registered: Nov 15, 2021

    Profle

    Suferi verified

    Audiensi Pewarna Indonesia Bersama Dewan Pers Upaya Menjaga Kualitas Jurnalis yang Handal dan Terpercaya
    Nusantara Center Bakal Usung Erick Thohir Jadi Capres 2024 
    Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

    Rekomendasi

    Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Dalam Proses Peralihan Pegawai BRIN
    Medan Sulit Tidak Menyurutkan Semangat Satgas Yonif 410/Alg Untuk Patroli Patok Perbatasan
    Pangdam III/Siliwangi Sambut Kepulangan Prajurit Yonif 315/Garuda, Satgas Satuan Organik di Wilayah Papua
    Pengelolaan Absensi Manual vs Pengelolaan Absensi Online Berbasis Web dan Mobile, Mana yang Cocok bagi Perusahaan?
    Andi Iwan Darmawan Aras: Perlu Optimalisasi DAS Pangkajene di Tahun 2023

    Ikuti Kami